Skip navigation

Umat Islam di Indonesia oleh sebagian pemeluk agama lain sering dianggap tidak berlaku adil. Lebih jauh ada yang menuduh pemerintahnya juga bersikap diskriminatif dalam hal kebebasan beragama dan khususnya dalam mendirikan rumah ibadah. Benarkah semua tuduhan itu? Apa sebetulnya akar masalah yang menyebabkan persoalan ini selalu muncul?

Di bawah judul “PENUTUPAN, PERUSAKAN, DAN ATAU PEMBAKARAN 374 GEREJA DI INDONESIA PADA TAHUN 1945-1997” sebuah site menulis demikian:

Negara Republik Indonesia (RI) diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah dikuasai pemerintah Kolonial Belanda selama 350 tahun dan Jepang selama 3 tahun (1942-1945).

Negara RI mempunyai satu falsafah Negara, yaitu Pancasila yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Negara RI terdiri dari lebih 13.000 pulau yang terletak di sepanjang garis Khatulistiwa dan di antara 2 benua; Asia dan Australia serta di antara 2 samudra; Pasifik dan Indonesia. Dari 13.000 pulau tersebut, di antaranya terdapat 5 pulau terbesar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya.

Negara RI terdiri dari lebih 100 suku bangsa atau etnis dan lebih dari 300 bahasa daerah dan yang terbesar adalah suku Jawa. Penduduk Negara RI berjumlah 200 juta jiwa dan menganut berbagaiagama. Penduduk yang beragama Islam – 80%, sedangkan Kristen, Katolik, Hindu, Budha sekitar 20%.

Kepala Negara RI yang pertama adalah Ir. Soekarno yang memerintah sejak 17 Agustus 1945 s/d 7 Maret 1967 dan yang kedua adalah Jendral (Purn) H.Soeharto yang pertama kali diangkat dengan TAP MPRS No. XXXIII/1967.

Kehidupan warga negara RI diatur dan dijamin oleh UUD 1945, terutama kehidupan dan kebebasan menjalankan ibadah serta memeluk agama berdasarkan keyakinan masing-masing yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Tapi kehidupan dan kerukunan yang harmonis antar penduduk umat beragama akhir-akhir ini terganggu, bahkan cenderung terdapat usaha-usaha berupa pembatasan beribadah, diskriminasi terhadap penduduk yang beragama Kristen – Katolik yang intinya menyangkut pelanggaran hak asasi manusia.

Sejak tahun 1945 s/d 1 Juli 1997 telah ditutup/dirusak/dibakar 374 gedung Gereja dan paling sedikit 20 orang rohaniwan atau pemuka agama Kristen yang telah meninggal.

H.Muhammad Mu’min dan Gerakan Anti Pemurtadan

Kejadian-kejadian itu tak seorang pun yang menghendaki. Namun, mengapa mesti terjadi? Apa akar masalahnya? Seseorang pernah membuat gerakan yang kurang lebih terkait dengan penuturan di atas. Namanya H Muhammad Mu’min. Majalah TEMPO yang menurunkan Laporan I Soal Penutupan Gereja ini (11 September 2005) juga dimuat dalam site yang sama, demikian:

TEMPO, 11 September 2005.
Laporan Utama I Soal Penutupan Gereja

H Muhammad Mu’Min:
Kami Akan Menyandera Pendeta

Muhammad Mu’min, 40 tahun, jadi sorotan: April 2005 lalu ia mendirikan Aliansi Gerakan Anti-Pemurtadan (AGAP). Organisasi yang didukung 27 organisasi massa Islam itu – antara lain Front Pembela Islam, Barisan Pemuda Persis, Jamaah Tabligh, dan Hizbut Tahrir — menggerebek sejumlah gereja di Jawa Barat. Hasilnya,”Kami sudah menutup 23 gereja liar,” kata Muhammad Mu’min.”Masih banyak lagi gereja yang akan kami tutup,” katanya lagi.

Aksi AGAP menuai kecaman. Bekas presiden Abdurrahman Wahid menilai penutupan gereja melanggar hak asasi manusia. “Mereka orang Islam yang kebablasan,” kata Abdurrahman. Tapi dukungan terhadap aksi AGAP tak sedikit. Bahkan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Edi Darnadi, menilai aktivitas AGAP tak melanggar hukum. “Tak ada gereja yang ditutup,” kata Edi Darnadi. “Yang ada hanya penutupan rumah yang dijadikan gereja”.

Untuk mengetahui aktivitas AGAP, wartawan Tempo Setiyardi dan Rana Akbari Fitriawan mewawancarai Muhammad Mu’min, Komandan AGAP sekaligus dosen di sebuah sekolah tinggi ekonomi di Bandung.

Mengapa Anda mendirikan AGAP ?

Kami merespons munculnya gereja liar yang subur di Indonesia. Mereka melakukan pemurtadan dengan iming-iming uang atau bantuan lain. Menurut catatan kami, beberapa tahun terakhir sudah lebih dari 10 ribu orang Islam di Jawa Barat yang pindah ke Nasrani. Ini harus dilawan.

Berapa kekuatan AGAP ?

Kami didukung 27 ormas Islam yang tersebar antara lain di Bandung, Purwakarta, Garut, dan Sumedang. Jumlah anggotanya mencapai 50 ribu laskar. Kami siap berjihad menegakkan hokum Allah. Wallahi (demi Allah), kami juga siap melakukan Perang Salib jilid II.

Siapa yang membiayai Anda ?

Sumbangan datang dari Ikatan Mahasiswa Masjid Jawa Barat dan iuran dari kantong masing-masing. Kami tak mendapat bantuan dari pihak yang punya agenda tertentu. Saya beberapa kali menolak uang dari bandar judi dan bandar minuman keras. Kami tak memerlukan biaya yang besar. Biaya operasional terbesar hanya untuk menyewa truk yang mengangkut laskar, membeli nasi bungkus dan air mineral. Itu pun tak seberapa. Selain itu, laskar AGAP adalah orang-orang yang rela berjuang di jalan Allah. Ketika menutup gereja di Garut, misalnya, selama dua hari pasukan AGAP hanya makan dengan jengkol dan garam. Satu bungkus nasi dibagi dua orang. Tapi kami melakukannya dengan ikhlas.

Mengapa AGAP menutup gereja dengan kekerasan ?

Orang yang membuat gereja tanpa izinlah yang melakukan kekerasan. Mereka jelas-jelas melanggar surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1969 soal pendirian rumah ibadah. Lagi pula, AGAP tak asal main tutup. Prosedur tetap (protap) selalu kami taati. Ada tiga tahap yang harus di dahului dengan persiapan dan investigasi.

Awalnya, kami mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Nah, tahap pertama, kami mengirim 10 orang untuk meminta mereka secara baik-baik menutup gerejanya. Bila tak bisa, kami masuk tahap kedua dengan mengirim 10 orang yang lain sebagai negosiator. Kondisi ini sudah win-lose. Jadi, kami harus menang dan mereka kalah. Kalau gagal juga, kami masuk tahap ketiga dengan mengirim pasukan AGAP. Kalau ada kekerasan, itu karena kami membela diri.

Bagaimana bila pihak gereja berkukuh tak menutup gerejanya ?

Akan kami babat.

Apakah Anda mendapat back up aparat keamanan ?

Biasanya polisi bersikap netral. Lagi pula kami justru membantu tugas polisi dalam menegakkan hukum. Waktu menutup gereja di Dayeuh Kolot, Bandung, tentara yang markasnya di depan gereja juga tak melarang aktivitas kami. Tetapi, kalaupun kami mendapat tantangan, kami siap melawan siapapun. Kami rela mati demi menegakkan hukum Allah.

Bagaimana hasil kerja pasukan Anda ?

Sudah 23 gereja di Jawa Barat yang kami tutup. Tapi ini belum apa-apa. Masih ribuan gereja liar di Indonesia. Dalam waktu dekat, kami akan menutup dua gereja di sebuah kabupaten di Jawa Barat (Mu’min menyebut lokasi gereja, tapi minta
off the record – Red). Orang asing yang menjadi pendeta di gereja tersebut akan kami sandera.

Mengapa Anda melarang orang menyebarkan agama ? Bukankah setiap agama punya hak untuk menyampaikan kebenaran ?

Ya, kami sadar hal itu. Islam juga mengenal konsep syiar. Tapi aturan hukum di Indonesia melarang menyebarkan agama kepada orang lain yang sudah beragama. Kalau aturan itu dicabut, kami siap: kami akan berdakwah di depan pintu gereja-gereja untuk menyampaikan Al-Quran.

Pemerintah akan mengevaluasi SKB soal pendirian rumah ibadah. Bagaimana ?

Saya berharap orang yang mau mendirikan rumah ibadah tetap harus meminta ijin warga dan tokoh masyarakat setempat. Kalau ulama menolak, kita harus ikut mereka. Itu justru untuk menjaga ketenangan masyarakat.

Anda sempat dipanggil aparat keamanan karena menutup gereja ?

Sejauh ini, saya baik-baik saja. Saya tak pernah dipanggil atau diperiksa polis karena menutup gereja. Saya akan terus berjuang hingga semua gereja liar di Indonesia ditutup.

Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI

Kericuhan memang sering terulang.  Kejadian terakhir di Bekasi bahkan membawa korban (penganiayaan). Masalahnya tidak berbeda, jemaat HKBP menganggap haknya melakukan ibadah dan mendirikan rumah ibadah didiskriminasi.   Oleh karena itu opini pun berkembang untuk  melakukan revisi  Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan No 9 tahun 2006 .

Apa gerangan isi Peraturan bersama itu? Marilah kita periksa bagian-bagian terpentingnya secara perlahan dan cermat.


BAB IV: PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyarawah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V: IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan. a. laik fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Izin tertulis pemilik bangunan; b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempetimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

(1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

(2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI: PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII: PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas perlaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

(2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

(2) Belanja pelaksanaan kewajiban mennjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IX: KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) FKUB dan Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

(2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

(1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

(2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.

(3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X: KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Paraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA ttd MUHAMMAD M. BASYUNI

MENTERI DALAM NEGERI ttd M. MOH MA’RUF

Data Berbicara

Menanggapi tuduhan diskriminatif dalam substansi  Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006 ini, Ketua Majlis Ulama Indonesia H Amidhan menolak. Ia bahkan menegaskan bahwa saat ini Peraturan itu masih sangat dibutuhkan. Ia juga mengemukakan bahwa umat Islam juga kesulitan dalam membuat tempat ibadah di beberapa tempat di tanah air, katakanlah misalnya di sebagian wilayah seperti di Papua,  NTT,  Bali dan Sulawesi Utara.

Bagi H Amidhan,  pentingnya pengaturan ini terletak pada kebutuhan umat beragama di Indonesia terhadap iklim saling menghormati satu sama lain.  Ia pun menolak jika Peraturan Bersama ini memiliki dimenasi yang mengarah pembatasan kebebasan beragama. “Kalau soal kebebasan beragama, saya kira bisa mengumumkan kepada dunia, di Indonesia ini untuk menjalankan kebebasan beragama itu sudah dari dulu. Dan benar-benar menjadi surga bagi umat beragama, tidak ada pelarangan, penghadangan, cuma saja tempat-tempatnya itu harus diatur,” ujar Amidhan kepada Vivanews belum lama ini.


Dalam sebuah dialog di salah satu TV swasta Jakarta baru-baru ini Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan bahwa berdasarkan data ststistik ternyata tidak benar ada pengaruh Peraturan Bersama dengan pertumbuhan rumah ibadah di Indonesia sambil mengacungkan lembaran data yang menurutnya valid.

Menteri Agama Surya Dharma Ali juga berpendirian serupa, sembari memberi data pertumbuhan rumah ibah yang justru lebih tinggi angkanya bukan pada umat Islam. Dengan tegas mengatakan bahwa revisi Peraturan bersama tidak ada.

One Trackback/Pingback

  1. By SENSASI MUCHTAR PAKPAHAN? « 'nBASIS on 02 Okt 2010 at 8:09 am

    […] ada  3 hal  yang sengaja tidak saya singgung, yakni soal peran negara dalam menjamin kebebasan menjalankan agama yang oleh Muchtar Pakpahan dituduh telah terjadi pelanggaran di antaranya dalam kasus Ahmadiyah dan […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: