Skip navigation

POSTING yang amat panjang ini berasal dari dokumen ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya), sebuah Yayasan yang berdiri sejak tahun 1999 di Medan. Konon ketika Mohammad Amien Rais (MAR) menerbitkan buku Selamatkan Indonesia, yayasan ini secara khusus melakukan pembahasan dengan melibatkan para akadmisi, di antaranya ialah nama-nama yang disebut dan dimuat tulisannya dalam posting ini. MAR sendiri hadir dalam pembahasan buku ini dan mengaku puas dengan masukan pemikiran dari pembahas.

Bahasan pertama dilakukan oleh Muchtar Effendi Harahap, seorang yang diketahui begitu dekat dengan MAR dalam hubungan guru-murid (FISIP UGM). Pembahasan kedua oleh Nur Ahmad Fadhil Lubis, orang yang pernah sama-sama berada pada kampus yang sama di luar negeri. Pembahasan ketiga oleh Syawal Gultom, akademisi yang memimpin Universitas Negeri Medan, dan yang terakhir pimpinan Pusat Informasi sejarah Unimed Ichwan Azhari. Pada bagian terakhir kelak akan dicantumkan juga pembahasan dari seorang ekonom John Tafbu Ritonga (FE USU) yang oleh sesuatu hal teknis belum dapat diupload secara bersamaan.

  • Mukhtar Effendi Harahap: Kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat dan hampir tidak ada perbaikan. Wacana revolusi sosial makin sering kita dengar di berbagai lapisan masyarakat. Pemerintahan pada dasarnya telah menjadi broken government.
  • Nur Ahmad Fadhil Lunis:  Yang menyuarakan bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan jalan, bahkan ada yang mengumpamakan sudah berada di tubir jurang kehancuran, memang cukup banyak. Namun yang tetap bersikap konsisten dan berpendirian teguh berpihak pada kepentingan rakyat tidak banyak. Di antara yang tidak banyak itu nama Muhammad Amien Rais paling mengemuka.
  • Syawal Gultom: . Ekspektasi publik sudah sedemikian mengering. Ekspektasi publik melambangkan realitas yang semestinya dipenuhi. Ketika negara tampil sebagai penangungjawab perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan HAM, itu artinya negara memiliki andil penting dalam upaya menyejahterakan rakyatnya. Ujung tombak negara adalah pemerintah.
  • Ichwan Azhari: Yang patut menjadi perhatian kita adalah bukan pada ketidakmampuan kita untuk menjadi bangsa yang besar dan setara dengan negara-negara lainnya, namun sebenarnya kitalah yang tidak memiliki kemauan untuk itu. Maka, buku yang ditulis Prof. Amien Rais patut menjadi refleksi kehidupan berbangsa sekalipun dalam banyak hal kita harus mengingatkan beliau, sebagai tokoh reformasi nasional, untuk terus berkontribusi, mengukir tinta emas reformasi yang mampu memberikan keajegan dan keseimbangan tatanan kehidupan nasional yang mandiri dan bermartabat.


Muchtar Effendi Harahap: MASALAH UTAMA INDONESIA DALAM KERANGKA BERFIKIR MAR

Uraian saya berikut memberi sorotan kepada beberapa bab saja dari buku MAR  Saya berharap para pembahas/pembicara lain mengungkapkan bab-bab lain yang tidak diungkapkan di sini. Berangkat dari kerangka buku MAR, saya pun ingin menegaskan concern saya terhadap Indonesia masa kini yang saya kerangkakan dalam beberapa sorotan. Saya ingin mengidentifikasi masalah utama Indonesia, tragedi peulangan sejarah dan Globalisasi yang semakin layu serta kritik tajam dari dalam.

Masalah Utama

Jika Anda masih ingin menambah atau bahkan mengurangi atau menolak sama sekali, itu tak berarti sebuah fakta  pentingnya mengajukan sebuah pertanyaan mengapa kita terus saja miskin, terbelakang dan tercecer dalam derap kemajuan bangsa-bangsa lain? Bangsa besar Indonesia agaknya sedang mengalami krisis jati diri atau krisis identitas (nasionalisme).  Rasa percaya diri dan kemandirian semakin tipis dan nyaris hilang. Mentalitas inlander makin bercokol dan mengakar. Terjadi erosi kedaulatan ekonomi, politik dan pertahanan-keamanan yang terus berproses secara cepat. Deregulasi, privatisasi, fundamentalisme pasar, dan seluruh prinsip konsensus washington dijalankan tanpa daya kritis dan tanpa mengingat kepentingan ekonomi jangka panjang indonesia.

State capture corruption tidak pernah dilayani justru pemerintah sby menjadi pelaku korupsi jenis yang paling berbahaya ini, sehingga jumlah kerugian yang diderita bangsa dan negara tidak terperikan. Sektor pertanian tidak diprioritaskan sehingga pembangunan desa menjadi terbengkalai. Penegakan hukum cenderung tebang pilih. Permainan politik di masa orde baru telah muncul kembali ke panggung nasional. Kroni yang berkerumun di sekitar pusat kekuasaan itu saling sokong dan saling bantu sehingga relatif sebagai pagar pengamanan jantung kekuasaan, mereka cukup kuat.

Kemunculan oknum-oknum yang memegang kendali pos-pos penting pemerintahan yang mempunyai beberapa kepentingan berbeda bahkan konfliktif sekaligus, bisnis, politik sempit partai, bangsa/rakyat. Jika kepentingan rakyat atau publik menjadi terkorbankan. Kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat dan hampir tidak ada perbaikan. Wacana revolusi sosial makin sering kita dengar di berbagai lapisan masyarakat. Pemerintahan pada dasarnya telah menjadi broken government.

Saya tertarik menelaah 3 konsep kunci memahami buku MAR, yakni Globalisasi, State capture  coruptionatau state hijacked  corruption dan broken government. Jhon perkin menyebut bahwa dalam rangka membangun imperium global, maka berbagai korporasi besar, bank dan pemerintahan bergabung mengatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka. Globalisasi berintikan pemaksaan yang kuat terhadap yang lemah. Wikipedia menyebut sebagai sistem kekuasaan yang dikontrol oleh berbagai koporasi besar, bank-bank internasional dan pemerintahan.

Jan Aart Scholtc memaparkan globalisasi sebagai gejala internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi atau modernisasi dan deteritorialisasi sekalgus. Simultanitas gejala globalisasi itu disangga oleh 3 institusi pilar  yakni IMF, World bank (bank dunia) dan WTO (world trade organization). MAR memberinya penegasan sebagai sistem atau mesin kekuasaan yang bertujuan mengontrol ekonomi dan politik global yang memiliki 7 unsur :

  • Korporasi-korporasi besar;
  • Kekuatan politik pemerintahan tertentu, terutama as dan kaki tangannya;
  • Perbankan internasional;
  • Kekuatan militer;
  • Media massa;
  • Kaum intelektual yang dikooptasi;
  • Elite nasional  negara-negara berkembang yang bermental inlander,  komprador atau pelayan.

Kerangka Berfikir

Korupsi di Indonesia tidak mudah difhami. Metamorfosis korupsi kini sudah mencapai tahap baru sebagai State Capture Coruptionatau State Hijacked  Corruption dengan kekhasannya. Korupsi yang dilakukan oleh negara sendiri, karena oleh pemerintahan  yang sedang berkuasa, negara digadaikan pada kekuatan korporasi asing.  Inti dari korupsi suversif ini adalah akomodasi keserakahan korporat oleh sebuah negara yang para elitenya telah menghamba dan tunduk sepenuhnya pada kekuatan korporatokrasi. Karena itu tidak berlebihan jika disebut pemerintahan yang berlangsung adalah broken government dengan ciri pemerintahan yang kocar kacir, pecah koordinasi dan yang paling mengenaskan kepentingan rakyat banyak tidak terlayani. Sebagian besar tetap dirundung sengsara dan tidak/belum dapat melihat masa depan dengan penuh harapan.

Sejarah Ternyata Berulang

Bila kita cermati, apa yang kita lihat, rasakan dan saksikan dewasa ini pada hakekatnya dalam banyak hal merupakan pengulangan sejarah. Kemerdekaan dan kedaulatan masih semu, belum sepenuhnya kita miliki. Kemandirian dan kedaulatan ekonomi kita telah hilang.

Sesungguhnya sejarah imperalisme tempo doeloe itu kini sudah hampir kembali dalam bentuk pejewantahan yang berbeda. Perbedaan antara tempo doeloe dengan masa sekarang hanyalah dalam bentuk atau format belaka.Dalam era globalisasi yang mengalir deras, indonesia telah terseret menjadi sekadar subordinat atau agen setia bagi kepentingan asing.

Kekuatan-kekuatan korporasi telah mendikte bukan saja perekonomian nasional, tetapi juga kebijakan politik dan pertahanan. Bahkan bisa dikatakan, bangsa indonesia telah tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kasus VOC berhasil menguasai kepulauan indonesia sekitar 3 abad karena mekanisme korporatisme/korporatokrasi pada waktu itu:

  • Dukungan pemerintah Belanda;
  • Dukungan militer;
  • Dukungan kaum intelektual   (contoh: Snouck Hurgronje dan Charles Olke van Der plas);
  • Dukungan media massa;
  • Dukungan elite nasional (contoh Amangkurat I & II). Amangkurat I & II yang menggantikan Sultan Agung sebagai raja Mataram justru mempermudah jatuhnya sebagian wilayah Jawa Barat ke tangan VOC akhir abad 17. Ketika pemerintah Belanda menggantikan amangkurat II oleh pamannya Pakubuwono I, konsesi tanah yang lebih luas lagi diberikan ke pemerintah belanda. Pada 1755 wilayah kerajaan mataram telah mengecil. Seluruh pulau Jawa telah jatuh ke tangan Belanda, kecuali Yogyakarta dan Surakarta.

Globalisasi Makin Layu

Jan Aart Scholtc mencatat globalisasi sebagai fenomena internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi atau modernisasi, dan deteritorialisasi. Tiga institusi pilar globalisasi yakni IMF, World bank (bank dunia) dan WTO (world trade organization).

Konsensus Washington sebagai salah satu langkah penopang globalisasi dalam rekomendasinya memuat 10 butir pamungkas, yakni perdagangan bebas, liberalisasi pasar modal, nilai tukar mengambang, angka bunga ditentukan pasar, deregulasi pasar, transfer asset dari sektor publik ke sektor swasta, fokus ketat dala pengeluaran publik pada berbagai target pembangunan sosial, anggaran berimbang, reformasi pajak dan perlindungan atas hak milik dan hak cipta.

Terlepas dari apa yang diwacanakan dengan begitu gencar, namun ditilik dari kepentingan terdesak Negara-negara berkembang maksud konsensus Washington adalah  untuk menghancurkan seluruh rintangan nasional terhadap penghargaan, mengakhiri proteksionisme, memperluas pasar dan zona bebas, dan memungkinkan mengalirnya modal kemana saja dengan kendala dan regulasi minimal.  Oleh karena itu tidak salah untuk mengatakan bahwa globalisasi adalah imperialisme ekonomi.

Globalisasi dan imperialisme tempo doeloe bercirikan tiga hal yakni adanya kesenjangan kemakmuran antara negara penjajah dan dijajah, hubungan penjajah dan terjajah bersifat eksploitatif atau menindas,  dan negara terjajah, sebagai pihak yang lemah kehilangan kedaulatan dalam arti luas (sebagai contoh,  Indonesia dalam ekonomi).

James K. Galbraith berpendapat, kesenjangan sosial ekonomi pada zaman globalisasi adalah sebuah perpect crime (kejahatan yang sempurna). Fakta dan angka kesenjangan sosial ekonomi dunia yg semakin melebar. Fakta-fakta akhir dasawarsa 1990-an ialah:

  • 20% penduduk dunia (kebetulan hidup di negara2 maju) menikmati 86 % penghasilan dunia;
  • 20 % paling bawah hanya mendapat 1 % penghasilan dunia;
  • sekitar 1,3 miliyar (1/6 penduduk dunia) berpenghasilan kurang dari 1 dolar us sehari;
  • lebih 80 negara memiliki pendapatan perkapita makin kecil akhir 1990-an  dibanding akhir 1980-an;
  • tahun 1960, 20 % penduduk paling atas berpenghasilan  30 kali lebih besar ketimbang 20 % paling bawah;
  • semakin membesar menjadi 32 kali 1970, 45 kali 1980, 60 kali 1990;
  • pada akhir abad 20 penduduk dunia merupakan 20 % di peringkat atas memperoleh 75 kali lebih besar dbanding penghasilan 20 % di peringkat bawah;
  • kesenjangan semakin terlihat di bidang cyberspace;
  • 1/5 penduduk teratas dari segi penghasilan  mencakup 39 % pengguna jasa internet, sementara 1/5 di bawah hanya meliputi 0,2% pengguna internet;
  • perbaikan pendidikan dasar untuk semua di negara-negara berkembang memerlukan dana sebesar $ 6 milyar setahun, jumlah yang sangat terbatas dibandingkan 8 milyar dolar  yang dihabiskan untuk belanja kosmetik di AS saja;
  • instalasi air dan sanitasi di negara-negara berkembang memerlukan $ 9 milyar, sedangkan konsumsi es krim mencapai $ 11 miliyar di Eropa;
  • pemeliharaan kesehatan dasar dan nutrisi memerlukan $  13 miliyar, sementara  $ 17 miliyar dihabiskan untuk membeli makanan hewan piaraan (kucing dan anjing) di eropa dan AS;
  • kemiskinan dunia yang memilukan begitu meluas smentara  $ 35 miliyar dibelanjakan untuk bisnis hiburan di jepang, atau  $ 105 miliyar untuk konsumsi alkohol di eropa.

Menurut Joseph Stiglitz, sebab-sebab  model globalisasi tak  memberikan manfaat bagi kebanyakan masyarakat dunia ialah aturan main yang ada tidak fair dan dirancang supaya menguntungkan Negara-negara kaya dan korporasi. Globalisasi mengunggulkan nilai-nilai material di atas nilai lain, sehingga tidak ada perhatian tentang lingkungan hidup. Aturan perdagangan dunia cenderung menenggelamkan kedaulatan Negara-negara miskin.

Pertumbuhan ekonomi berdasar hukum-hukum pasar hanya menguntungkan sebagian orang dan memperlebar kesenjangan. Model atau resep Amerika yang dipaksanakan atas Negara-negara miskin cenderung merusak dan menimbulkan kebencian atau perlawanan.

Indonesia harus selesaikan masalahnya sendiri

Dalam keterjebakan itu kira-kira apa yang dihasilkan oleh globalisasi untuk Indonesia? Posisi Indonesia menurut stiglitz harus memperjuangkan agar keluar dari kungkungan pemahaman yang  keliru tentang globalisasi sambil menekankan bahwa liberalisasi pasar modal bukanlah sebuah solusi. Oleh karena itu amat perlu agenda baru, yakni antara lain land reform dan investasi yang lebih berkaitan dengan pendidikan.

Agenda mendesak, yaitu melakukan negoisasi ulang terhadap seluruh kontrak karya  pertambangan yang pada intinya merugikan Indonesia sendiri dan memberikan keuntungan eksesif pada korporasi asing.  Sebaiknya eksploirasi migas di Indonesia dinasionalisasi. Pertambangan yang digarap sendiri oleh pemerintah ternyata mendatangkan keuntungan lebih besar dibandingkan bila diberikan kepada korporasi asing (contoh Malaysia, Brazil, Chili dan Norwegia).

Ada empat alasan negoisasi ulang atas seluruh kontrak karya pertambangan merugikan bangsa ind selama 10 tahun terakhir:

  • doktrin pacta sunt survanda harus dipahami sekaligus dengan klausula rebucs sic stantibus. “bila  sebuah kontrak/perjanjian ternyata dalam pelaksanaan merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan  berhak merundingkan kembali kontrak/perjanjian tersebut.
  • Pasal 1 ayat 2 the international rights convenant  on civil and political rights. “semua bangsa, untuk  mencapai tujuannya memiliki kebebasan untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alamnya”.
  • Tafsir agak luas  pasal  3 dan 4 universal declaration of human risghts (1948). “melindungi dan  memanfaatkan  kekayaan alam yang kita miliki untuk bangsa ind. Sendiri adalah salah satu bentuk hak azasi manusia”.
  • UUDNRI 1945 pasal 33 ayat 3: “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Nur Ahmad Fadhil Lubis: BEBERAPA CATATAN TERHADAP BUKU SELAMATKAN INDONESIA

Menurut seyogianya seluruh bangsa Indonesia tentu menyadari betapa bangsa dan negara Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit, kalau bukan malah telah kritis. Namun prilaku sebagian orang, termasuk sebagian kalangan elit, tidak merasakan kegentingan ini. Semuanya aman terkendali, bagi mereka. Sebagian besar rakyat negeri ini telah merasakan betapa kian beratnya beban yang harus dipikul akibat berbagai bencana yang silih berganti. Ada bencana akibat ketidakramahan alam, namun yang lebih banyak adalah bencana akibat ulah sebagian manusia, atau gabungan dari keduanya.

Yang menyuarakan bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan jalan, bahkan ada yang mengumpamakan sudah berada di tubir jurang kehancuran, memang cukup banyak. Namun yang tetap bersikap konsisten dan berpendirian teguh berpihak pada kepentingan rakyat tidak banyak. Di antara yang tidak banyak itu nama Muhammad Amien Rais paling mengemuka. Ketermukaan Pak Amien didukung oleh kenyataan bahwa sebagai penggerak reformasi dan pendobrak ‘Orde Baru’, tetap komit menyuarakan kebenaran dan keberpihakan kepada rakyat banyak serta tidak sungkan berseberangan dengan ‘konco-konco’ segerbong dalam gerakan reformasi, tetapi sekarang berada di istana kekuasaan.

Saya sangat bergembira dan menyambut baik ketika Pak Amien memasukkan kota Medan untuk meluncurkan buku terbarunya dan menyempatkan ke Sumatera Utara ini untuk menyebarluaskan gagasan-gagasannya yang bernas untuk menyikapi perkembangan masa kini dan prospek masa depan. Saya awalnya sungkan ketika pihak panitia menghubungi saya untuk menjadi salah satu pemateri/ pembedah buku yang amat menarik ini, Kesungkanan saya terutama karena pada waktu itu saya baru mengetahui buku ini dari pemberitaan media. Hal lain adalah karena kapasitas saya yang lebih junior dibanding Pak Amien, di samping disiplin keilmuan yang saya dalami selama ini juga berbeda.

Oleh karenanya, makalah ini jauh dari pretensi sebagai pengupasan yang mendalam tentang metodologi dan isi dari buku yang diperbincangkan, tetapi lebih catatan ringan ketika saya membaca buku tersebut. Harapan saya semoga pembahas lain akan lebih mampu mengupasnya secara lebih tajam.

Bagian I:

Buku ‘Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!’ hasil tulisan Pak Amien ini terdiri dari tujuh bab, plus beberapa lampiran penting. Bab pertama diawali dengan pemaparan suatu landasan filosofis, bahwa sejarah berulang. Dalam konteks inilah beliau menyitir tulisan George Santayana (1863-1952), those who fail to learn the lessons of history are doomed to repeat them (mereka yang gagal mengambil pelajaran dari sejarah dipastikan akan mengulangi pengalaman sejarah itu). Kearifan sejarah ini jugalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Bab dua membahas tentang globalisasi yang dinyatakan ‘makin layu’, namun dalam paparannya lebih menunjukkan betapa gelombang globalisasi telah merambah seluruh aspek kehidupan manusia dan menyelusup ke seluruh pelosok dunia. Globalisasi, yang merupakan ‘kata bersayap’ yang memiliki banyak makna, seyogianya dipilah dalam pengertian proses empiris dari pengertian yang lain sebagai aliran pemikiran dan ideologis. Dalam pengertiannya yang belakangan inilah globalisasi bergandengan dengan neo-liberalisme, atau lebih dikenal dengan singkatannya, neo-lib. Gelombang globalisasi ini jugalah yang turut meruntuhkan blok komunis-sosialis dan menyisakan kaum kapitalis-liberal sebagai pemenang. Sebagai pemenang tanpa tandingan, kaum kapitalis-liberal menyatakan ini merupakan ‘the end of history’ dan TINA (there is no alternative), tak ada alternatif lain kecuali mengikuti paham mereka. Dalam konteks inilah muncul ‘Washington Consensus’ yang ditawarkan ke negara-negara berkembang.

Bahwa globalisasi, dan kembarannya neo-lib dan neo-con, tidaklah diterima sepenuhnya oleh masyarakat Eropah sendiri. Berbagai penolakan dan kritikan diajukan oleh banyak tokoh Barat terkemuka, di antaranya Joseph Stiglitz, John Perkins, Noam Chomsky dan Kenneth Galbraith, sekedar menyebut sebagian dari banyak nama lain. Inilah yang dibahas dalam bab tiga. Yang menarik adalah bab ini menyelipkan paparan tentang posisi Indonesia dengan entry-point kritik Stiglitz, terutama ketika tokoh ini berkunjung ke Indonesia Agustus 2007.

Dua bab berikutnya, bab empat dan lima memperkenalkan dan mengulas dua fenomena penting era sekarang ini, yaitu Pax Americana dan Korporatokrasi. Yang pertama terkait dengan gagasan untuk membangun Amerika Serikat sebagai emporium adikuasa dunia. Sedangkan yang kedua mengulas semakin besar dan kuatnya kekuasaan perusahaan besar (corporation) yang kian melampaui kedaulatan negara.

Bab keenam lebih memfokuskan kembali ke negara-bangsa Indonesia yang sekarang terperosok dalam kawah korupsi. Adalah menarik ulasan Pak Amien bahwa meskipun semua korupsi buruk, tetapi yang paling berbahaya adalah state capture corruption (korupsi yang meyandera negara). Ironisnya, korupsi jenis inilah yang sering diabaikan dalam upaya pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah, mulai Habibie hingga SBY.

Buku ini ditutup dengan bab ketujuh yang berisikan kesimpulan dan saran dalam bentuk pertanyaan: Apa Yang Harus Kita Kerjakan? Kesimpulan yang terpenting dari uraian yang begitu gamblang dan lantang adalah kondisi Indonesia dalam bahaya besar. Negara-bangsa ini telah menjadi subordinate dari jaringan korporatokrasi internasional, pejabatnya sudah banyak yang menjadi ‘koeli’ bagi majikan asing. Kalau begitu agenda mendesak bangsa ya, selamatkan Indonesia!. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ‘rencana aksi’ kongkrit yang harus dilaksanakan untuk penyelamatan tersebut?’

Bagian II:

Di kalangan ilmuwan umumnya diperpegangi prinsip bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah upaya untuk mengungkap kebenaran. Setiap temuan ilmu tetap bersifat tentatif dan terbuka untuk diuji atau verifikatif.

Terkait dengan filsafat keilmuan dulunya yang bertumpu pada rasionalisme dan empirisisme yang kemudian digabungkan oleh perkembangan keilmuan modern, maka umumnya dikenal pengujian koherensi-konsistensi terhadap buah pemikiran dan alur logika seseorang atau suatu proses keilmuan, dan pengujian korespondensi untuk mensikronkan apakah pernyataan sesuai dengan kenyataan. Sebetulnya masih ada lagi jenis pengujian ‘kebenaran’ yang lain. Yang paling sering itu adalah uji empiris atau utilitas, ketika kedua pengujian terdahulu tidak bisa atau tidak tuntas, hingga diukur karena segi manfaat dan mudratnya.

Setelah membaca buku ini, saya terkesan bahwa dengan menilik kedua pengujian korespondensi dan koherensi ini, buku ini telah memenuhi nilai validitas dan reliabilitasnya. Ini berarti bahwa data empiris yang dihimpun dan dipakai relevan dan mendukung serta teruji dengan kenyataan. Di samping itu, berbagai pernyataan yang diutarakan, inferensi yang dikembangkan serta penyimpulan yang ditarik tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah koherensi-konsistensi logika dan rasio.

Memang adalah lumrah di kalangan peneliti dan ilmuwan bahwa mereka bisa saja berbeda pendapat meskipun data yang dihimpun dan diolah sama. Yang jarang terjadi adalah penyimpulan yang sama dari data yang berbeda. Perbedaan ini akan lebih kentara dan melebar lagi di kalangan ilmu-ilmu sosial, jika dibandingkan dengan yang berkembang di lingkup ilmu-ilmu alam. Hal ini menarik untuk dicermati ketika para ilmuwan sosial membahas tentang kemiskinan dan melakukan analisis kausalitas tentang keterpurukan sesuatu komunitas atau bangsa.

Suatu fenomena sosial tidak pernah berdiri sendiri, ia berjalin berkelindan dengan lapisan-lapisan kejadian dalam berbagai lingkup dan peringkat. Adalah lumrah jika suatu insiden, umumnya tidak pernah karena satu penyebab tunggal saja (monocausality), tetapi terdapat banyak dan berlapis faktor yang menyebabkannya. Namun demikian, para peneliti biasanya memilah antara determinant factor/variable dari yang sekedar intervening variables, atau hanya sekedar trigger factor.

Barangkali di sinilah diperlukan kecermatan dan kearifan ketika menilik hasil analisis kausalitas atau sejenisnya terhadap fenomena sosial tertentu. Mengapa Indonesia terpuruk dan apa sebabnya kemiskinan bertambah? Pentingnya hal ini dibahas secara mendalam terkait dengan solusi yang ditawarkan; jangan sampai resep yang diberikan malah membuat pasien menjadi lebih menderita sakit, atau mengakibatkan timbulnya penyakit lain yang lebih parah, atau malah mematikan. Kearifan inilah yang ditawarkan Pak Amien dengan analisisnya yang tajam dan cukup komprehensif. Ini tentunya dibantu oleh segudang pengalaman dan instink politikyang tajam.

Bagian III:

Dulu memang ‘negara’ merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam hukum internasional, setidaknya menurut versi lama, aktor penting dalam hukum internasional adalah negara. Memang sebelumnya pernah berkembang teori kedaulatan negara (state sovereignty), yang berdaulat itu negara, semua harus tunduk pada negara, mesti menjadi abdi negara, tidak ada hukum di luar tapal batas negara. Malah hukum internasional itu baru berlaku setelah diratifikasi oleh negara-negara.

Namun sekarang semua ini sudah dipertanyakan keabsahannya. Negara tidak lagi menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Sudah ada kedaulatan lain di atasnya. Inilah yang disebut Pak Amien, corporatocracy. Jadi teori pemerintahan yang dulunya hanya monarchy, oligarchy dan democracy, sekarang harus ditambah dengan corporatocracy. Korporat di sini dalam artian perusahaan besar yang berbadan hukum yang umumnya bergerak di bidang cari keuntungan (profit-oriented). Tentu di balik setiap korporat tersebut ada tokoh-tokoh pemilik modal besar (big capitalists), yang wilayah kekuasaannya bisa melewati tapalbatas negara, dan wibawanya melebihi kekuasaan pimpinan banyak negara.

Yang patut dicatat adalah ulasan buku ini yang mengungkapkan bahwa korporatokrasi tidak bisa berdiri sendiri. Mereka tumbuh berkembang dengan memanfaatkan dan mengkooptasi pihak-pihak lain, yang terpenting di antaranya adalah pemerintah, perbankan & lembaga keuangan, militer, media massa, intellektual dan elit nasional, yang kesemuanya, secara sadar atau tidak, mengabdi untuk kepentingan korporat tersebut. Untuk kasus tanah air kita tercinta, kedelapan unsur ini sudah banyak yang tergadaikan atau terbius dalam sikap ‘inlander’ dan ‘coolie’ bagi kepentingan asing.

Saya ingin menggaris-bawahi apa yang terjadi di kalangan intelektual. Memang term ‘intellectual’ memiliki makna khusus dalam literatur akademis, berbeda dari dari istilah sarjana, scholar, teknokrat dan lainnya. Masih terabaikannya dunia pendidikan, meskipun konstitusi telah mencantumkan kewajiban alokasi dana yang signifikan, tetapi tidak terwujud dengan bermacam alasan, menyebabkan sebagian kaum sekolahan tergadai pada kepentingan kekuasaan, terutama korporatokrasi yang kian menguat tersebut.

Trend yang sangat berbahaya ini tampaknya akan terus menguat di masa yang akan datang. Salah satu penyebabnya adalah diberlakukannya liberalisasi pendidikan dan dibukanya lebar-lebar pintu dunia pendidikan di Indonesia terhadap pelaku asing, tanpa batasan yang berarti. Yang dibuka bukan hanya pendidikan tinggi, yang mungkin memang lebih membutuhkan kerjasama dengan pihak luar, tetapi juga pendidikan menengah, bahkan pendidikan dasar.

Bagian IV:

Ketika buku ini pertama kali diluncurkan di ibukota, beberapa berita, komentar dan risensi memberikan ulasan yang kritis dan ada yang agak miring. Sebuah situs menurunkan berita ‘Pesimisme Seorang Amien Rais’. Berita ini juga menyatakan bahwa ‘Amin melihat dengan kacamata hitam.’ Namun setelah saya membaca buku ‘Selamatkan Indonesia!’ ini dari awal sampai akhir, saya tidak merasakan adanya nada pesimisme dan rona hitam berlebihan dari uraian Pak Amien.

Malah yang saya rasakan adanya upaya penulis untuk menyeimbangkan bukan saja dari data yang dihimpun, tetapi juga dari aspek yang dikaji serta penyimpulan yang ditarik. Contohnya, di samping menelanjangi kegagalan dan kebobrokan kepemimpinan SBY, buku ini juga memaparkan keberhasilan dan kesuksesan pemerintahan sekarang.

Hal ini juga kelihatan ketika Pak Amien mengurai berbagai keburukan yang dilakukan banyak orang Amerika. Namun pada kesempatan lain, penulis mengulas berbagai tokoh Amerika yang mengeritik kebobrokan pemerintahannya, kekeliruan aliran neo-lib serta membantu perjuangan bangsa-bangsa berkembang.

Kalau boleh menyitir apa yang diajarkan dan diamalkan di kalangan kaum sufi, Pak Amien menerapkan pendekatan ‘raja’ wa l-khauf’ (harap dan cemas), berharap Allah menerima amal-kebaikan kita, tetapi khawatir kita telah melakukan kekeliruan higga tidak berterima di sisi tuhan. Terlalu harap, bisa menjurus ke sombong, namun terlalu cemas, bisa terjerumus ke putus asa, keduanya sama-sama tidak baiknya. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, yang moderat (khair l-umur ausathuha). Malah al-Qur’an menyatakan, sekaligus menyuruh umat Islam, untuk menjadi umat yang moderat (ummat wasata).

Akhirnya, saya berkesimpulan bahwa buku ‘Selamatkan Indonesia’ merupakan buku yang berisikan uraian dan simpulan yang mencerahkan serta mencerdaskan, sekaligus menggugah kita untuk berbuat untuk menyelamatkan Indonesia yang kita merupakan bagian tak terpisahkan darinya. Allah SWT mengingatkan bahwa kita tidak boleh putus asa (pessimis) atas rahmat Yang Maha Pengasih (wa la taiasu min rahmatillah). Sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa upaya aksi itu harus dimulai dari diri kita masing-masing (ibda’ bi nafsika). Terimakasih dan semoga bermanfaat!

Syawal Gultom: INDONESIA BANGKIT DENGAN KEMANDIRIAN DAN KEMARTABATAN

Orang bijak mengatakan, kemandirian sebuah bangsa berbanding terbalik dengan ketergantungan. Semakin tinggi ketergantungan dipastikan kemandiriannya rendah. Sebaliknya, semakin rendah ketergantungan dipastikan kemandiriannya semakin tinggi. Bagaimana dengan Indonesia? Nuktah kemerdekaan merupakan avant garde dalam memosisikan eksistensi negara yang berujung pada mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang mandiri dan bermartabat. Kemandirian menandakan eksistensi dan peran aktual yang maksimal, sedangkan kemartabatan merupakan kehendak mulia untuk menjaga eksistensi dan aktualisasi peran negara dalam mengayomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kebangkitan dan kemerdekaan merupakan satu kesatuan gerak. Kebangkitan tidak mungkin terwujud tanpa kemerdekaan. Ubi libertas ibi patria, di mana aku bisa hidup merdeka, di situlah tanah airku. Pernyataan ini menunjukkan bahwa alam kemerdekaan dalam makna sesungguhnya merupakan awal dari pencapaian cita-cita. Dasar inilah yang mengafirmasi bangunan berpikir untuk memosisikan negara sebagai sarana terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, salus publica suprema lex. Hal ini menjadi semakin menggeliat ketika buku berjudul Agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia! Karya tokoh nasional kebanggan kita Prof. Mohammad Amien Rais berhasil diterbitkan PPSK Press, Jakarta pada bulan April 2008.

Saya mengucapkan selamat atas hadirnya buku berkualitas ini. Kita semua mafhum, Prof. Amien Rais memiliki kelebihan yang luar biasa dalam menggunakan bahasa tulis yang popular dan tegas. Tokoh nasional kita ini juga memiliki kemampuan retorik yang mumpuni dalam mentransformasikan gagasan. Buku ini, hemat saya, merupakan refleksi panjang seorang anak bangsa yang terus berjuang memberikan kontribusinya bagi arah dan masa depan kebangkitan Indonesia. Beliau mengaskan dalam buku ini bahwa akar masalah bangsa terletak pada kemandirian dan kemartabatan.

Buku setebal 306 halaman ini membentangkan secara maksimal upaya membangun pemahaman dan kesadaran berbangsa di tengah iklim yang semakin memprihatinkan, meminjam istilah beliau, nasionalisme yang dangkal. Buku ini menyiratkan sebuah kondisi terberat yang dialami bangsa hari ini, yakni hilangnya kemandirian dan keberanian elite nasional. Bagi Prof. Amien Rais, kedua hal itu sejatinya menjadi agenda baru pembangunan nasional yang sesungguhnya. Menurut beliau, Indonesia pada hakikatnya memiliki keunggulan untuk mengaktualisasikan keberanian dan kemandirian. Sayangnya, kita tidak berani dan akhirnya tidak mandiri dikarenakan kita terjerat dalam mentalitas terjajah dan pergulatan kepentingan global yang semu.

Bagian I:

Lebih dari itu, kemerdekaan yang terus mengagendakan kebangkitan beriringan dengan keadilan. Sebab tanpa keadilan tidak ada makna kemerdekaan, Sine justitia nulla libertas. Kemerdekaan dan keadilan mencerminkan satu kesatuan pikir bahwa wujudnya adalah kebangkitan. Bangkit dari keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan akan hanya diraih manakala keadilan dapat dimanifestasikan dalam iklim kemerdekaan. Keadilan sangat terkait dengan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, keadilan hukum mestilah menjadi barometer tercapainya dan terpenuhinya HAM.

Kebangkitan nasional Indonesia adalah realitas ekspektasi masyarakat Indonesia. Keterpurukan ekonomi telah memarjinalkan sebagian besar masyarakat. Angka kemiskinan, pengangguran dan sulitnya akses pada pendidikan dan kesehatan serta hak-hak fundamental lainnya terus meningkat. Pada kondisi ini, suasana menjadi semakin buruk ketika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Tidak jarang patologi sosial acapkali memunculkan sindroma psikologis bagi masyarakat.

Laporan media menunjukkan angka konflik sosial kita semakin tajam. Biaya yang kita butuhkan untuk mengatasi rehabilitasi pasca konflik misalnya, telah mencapai 4-5 triliun rupiah. Tentu ini adalah angka yang tidak kecil. Harga sebuah keadilan harus dibayar dengan ketidakdamaian dan ketidaknyamanan hidup masyarakat.

Kebangkitan nasional pada intinya adalah kebangkitan dari sebuah kondisi bangsa kepada kondisi yang lebih baik. Kondisi keprihatinan hidup rakyat saat ini, harus mampu digerakkan dan dirubah kepada kondisi hidup yang lebih layak. Tidak bermakna kebangkitan nasional, jika kebangkitan itu tidak bermuara pada kemerdekaan dan keadilan. Tidak bermakna smbol-simbol kebangkitan jika cara berpikir kita masih dicekoki oleh arogansi kekuasaan. Sepanjang elite kita masih bertengger pada “indahnya” kekuasaan dan berjuang penuh mempertahankan kekuasaan itu dengan segala cara, maka penindasan dan kekerasan dengan segala bentuknya akan terjadi.

Bagian II:

Menurut Prof. Amien Rais, potret ketidakberdayaan Indonesia terlihat dari kelemahan fundamental para elite nasional dalam mencermati sekligus mengkritisi kebijakan global yang nota bene direproduksi dengan wajah manis dan menjanjikan oleh kepentingan Amerika Serikat. Washington consensus, menurut Prof. Amien Rais, telah sempurna menciptakan kelanggengan kepentingan global yang bercorak imperialis. Pada halaman 19 Prof. Amien Rais menegaskan tentang kasus Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai sanksi baru terhadap Iran.

Sikap Indonesia terhadap Resolusi 1747 yang ditetapkan pada 24 Maret 2007 menimbulkan dugaan kuat bahwa kita bersikap lemah terhadap kepentingan Amerika Serikat. Namun ternyata sikap pemerintah Indonesia berubah. Kita bisa tampil berbeda pada Resolusi 1803 yang ditetapkan tanggal 3 Maret 2008. Pilihan ini merupakan sikap kritis dan tegas dalam menyikapi kasus program nuklir Iran (Iran’s Nuclear Program). Begitupun, tidak saja sikap abstain terhadap resolusi itu, kita juga berharap agar Pemerintah Indonesia terus mampu menjalankan misi perdamaian dunia dalam forum-forum internasional secara bermartabat. Sikap ini, hemat saya, sekaligus menunjukkan Indonesia sebagai satu-satunya anggota DK-PBB yang berani bersikap abstain. Empat belas anggota DK-PBB lainnya menyatakan mendukung Resolusi 1803 terhadap Iran. Resolusi ini dipastikan menjadi penambah suasana disharmonis antara Amerika Serikat dengan Iran.

Sejauhmana konkritisasi Resolusi 1803 dalam upaya memantapkan langkah perdamaian dunia, tentu masih membutuhkan keterujian. Sikap mendua yang acapkali ditampilkan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap Israel, semakin menambah buramnya langkah percepatan penyelesaian kasus Iran secara obyektif, adil dan terbuka. Tentu saja, Israel sangat mendukung resolusi ini karena dipandang efektif melumpuhkan Iran sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan Timur Tengah. ”Iran diberi sanksi karena baru akan mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.

Sedangkan Israel yang benar-benar memiliki ratusan hulu ledak nuklir justru didiamkan,” demikian tegas Jaksa Agung Iran, Dorri Najaf Abadi, pada kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu.

Selain itu, menurut saya, kita patut bersikap obyektif dengan kenyataan bahwa ada sisi menarik lainnya yang menggambarkan kekuatan nasional di forum-forum internasional. Inilah yang saya kira tidak terelaborasi dengan baik dalam karya Prof. Amien Rais. Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM setelah memperoleh dukungan terbesar kedua di wilayah Asia yakni 182 suara setelah India yang memperoleh dukungan 185 suara. Sebelumnya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB pada pemilihan pertama sekali 17 Mei 2006 lalu. Jelas bahwa terpilihnya kembali untuk periode tiga tahun mendatang merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Selain komitmen yang semakin kuat terhadap pemajuan dan pemenuhan HAM, tentu saja masyarakat internasional melihat semakin membaiknya proses penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

Bagian III:

Expectation grows that the government will remedy the grievance, demikian tegas Harold J. Laski dalam bukunya Liberty in the Modern State. Ekspektasi publik sudah sedemikian mengering. Ekspektasi publik melambangkan realitas yang semestinya dipenuhi. Ketika negara tampil sebagai penangungjawab perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan HAM, itu artinya negara memiliki andil penting dalam upaya menyejahterakan rakyatnya. Ujung tombak negara adalah pemerintah. Pasal 28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jelas tugas utama inilah yang belum dilakukan secara maksimal.

Konsolidasi kekuatan nasional, hemat penulis, merupakan prasyarat utama yang harus dilakukan. Saya sepakat dengan Prof. Amien Rais yang menyatakan Konsolidasi itu dilakukan dengan mengembalikan langkah pembangunan pada visi dan misi negara, sebagaimana tertuang pada Alinea IV Pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Tidak ada negara dan bangsa tanpa ideologi. Tidak ada negara atau bangsa tanpa cita-cita nasionalnya. Oleh karena mari kita rawat ideologi nasional kita dengan kejujuran, keterbukaan, keteladanan dan rasa tanggung jawab.

Bagian IV:

Saya tertarik dengan penegasan Prof. Amien Rais pada halaman 47 bahwa ”Indonesia perlu agenda baru.” Di antara agenda bari itu adalah land reform dan investasi yang lebih berkaitan dengan pendidikan. Di samping itu, menurut beliau, ada agenda lainnya yang mendesak, yakni renegosiasi terhadap seluruh kontrak karya pertambangan.  Sayangnya, Prof. Amien Rais tidak mendiskripsikan lebih jauh tentang hal tersebut. Padahal, hemat saya, ketiganya merupakan pikiran cerdas yang dinantikan oleh anak-anak bangsa kita.

Bagi saya, hal tersebut sangat menarik, setidaknya karena beberapa hal, yakni pertama tentang land reform. Dalam Pidato Awal Tahun, 31 Januari 2007 lalu, Presiden SBY menegaskan bahwa Program Reforma Agraria akan dilaksanakan mulai tahun 2007. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi, dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Presiden SBY menyebutnya sebagai prinsip “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat.”

Konflik dan sengketa tanah telah menjadi bagian nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai akibat dari kebijakan pertanahan yang lebih berorientasi kepentingan kapitalis tanah yang sejatinya memiliki nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan sosial berubah menjadi komoditas tertentu. Petani dan rakyat miskin mengalami kesulitan signifikan dalam mengakses ketahanan hidup mereka. Dalam menyahuti kebijakan reforma agraria ini, kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran strategis setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN. Selain diharapkan mampu melakukan assets reform yang berkaitan dengan obyek, BPN sebagai pemilik otoritas tunggal kebijakan pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral juga harus melakukan access reform yang melibatkan subyek.

Kedua pendidikan sebagai investasi. Pendidikan adalah aset bangsa. Pendidikan mencirikan pembangunan karakter bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan serta merta melahirkan kemajuan dan peradaban bangsa. Sebaliknya, pendidikan yang buruk akan berimplikasi negatif bagi jalannya roda pemerintahan dan ketersediaan partisipasi publik yang cerdas. Begitu pentingnya keberadaan pendidikan, maka terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dengan hak asasi manusia (HAM).

Literacy, key to good health and well-being (melek aksara, kunci untuk kesehatan dan kehidupan manusia yang baik). Inilah tema besar Peringatan Hari Aksara Internasional (International Literacy Day) tahun 2007 lalu. Sekalipun ringkas, kalimat itu penuh makna. Buta aksara sangat dekat dengan kebodohan dan kemiskinan. Dalam kondisi itu, perlindungan dan pemenuhan HAM dipastikan sulit dilaksanakan. Pembangunan sebuah bangsa juga bisa dipastikan gagal jika masyarakatnya tidak mampu mengiringi laju pembangunan dengan baik.

Ketiga, renegosiasi kontrak karya pertambangan. Berkali-kali Prof. Amien Rais menyebutkan tentang pentingnya pilihan untuk menyegarakan langkah renegosiasi kontrak karya pertambangan di Indonesia. Saya kira, apa yang ditegaskan beliau patut dicamkan karena implikasinya sangat luas bagi masa depan peradaban bangsa kita. Lagi-lagi, Prof. Amien Rais menyoroti ketimpangan ekonomi global sebagai hasil dari rekayasa cerdas Amerika Serikat. Fenomena ini merupakan realitas yang tidak sederhana. Pilihan untuk menetukan nasib sendiri (self-determintaion) bagi sebuah bangsa dipastikan sulit terwujud. Apalagi, ketidakadilan global diperankan secara nyata oleh agen-agen internasional yang berkedok pembangunan kemanusiaan. John Perkins menegaskan hal itu sebagai berikut:

In their drive to advance the global empire, corporations, banks and governments (collectively the corporatocracy) use their financial and political muscle to ensure that our schools, businesses, and media support both the fallacious concept and its corollary. They have broughts us to a point where our global culture is a monstrous machine that requires exponentially increasing amounts of fuel and maintenance, so much so that in the end it will have consumed everything in sight and will be left with no choice but to devour itself.

Globalisasi memberikan pengaruh besar terhadap seluruh aspek kehidupan kita, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Lahirnya gerakan privatisasi, MNCs yang kemudian berbentuk TNCs yang oleh Lydia Morris disebut third country nationals, merupakan fenomena abad 21 yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat. Sekalipun demikian, negara tetap bertanggungjawab penuh melindungi HAM. Peran dan tanggung jawab negara sangat dominan dalam upaya menjalankan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan (welfare state). Negara dapat menggunakan seluruh potensinya untuk mengembangkan diri dan mengambil beragam kebijakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks inilah, negara dan masyarakat membutuhkan kolaborasi yang saling menguntungkan demi keutuhan dan kemajuan negara.

Pada halaman 82 Prof. Amien Rais menyebutkan bahwa di tengah iklim korporatokrasi yakni system atau mesin kekuasaan yang bertujuan untuk mengontrol ekonomi dan politik global, terdapat tujuh unsur utama, yakni: korporasi-korporasi besar, kekuatan politik pemerintahan tertentu, terutama Amerika Serikat dan kaki tangannya, perbankan internasional, kekuatan militer, media massa, kaum intelektual yang dikooptasi, dan terakhir elite nasional negara-negara berkembang.

Apa yang ditegaskan oleh Prof. Amien Rais, khususnya pada bab lima telah membuka mata hati kita tentang cengkeraman enerji raksasa bernama korporatokrasi. Sebagai kekuatan luar biasa, korporatokrasi telah menampakkan dirinya sebagai aktor non negara yang tidak kalah pentingnya untuk didekati dan dikritisi dengan bijaksana. Selain itu, hemat saya, di sinilah dibutuhkan kesadaran bersama untuk memunculkan kekuatan baru yang lebih berani dan cerdas, baik secara nasional maupun internasional, khususnya dalam penerapan norma-norma standar HAM dalam konteks pembangunan di era globalisasi. Fenomena munculnya Trans-National Corporations (TNCs) dan Multi National Corporations (MNCs) harus disikapi dengan cerdas seiring dengan percepatan dan pemantapan upaya perlindungan dan pemenuhan HAM bagi rakyat Indonesia.

Bagian V:

Hemat saya, apa yang ditegaskan Prof. Amien Rais merupakan otokritik terhadap kepemimpinan nasional, sekalipun harus dipahami bahwa hal itu tidaklah berarti sebagai kesalahan individual semata, melainkan lebih pada konstruk kehidupan berbangsa yang “belum duduk.” Dalam konteks pemerintahan misalnya, kita belum menemukan formulasi ketatanegaraan yang genuine, meminjam istilah Prof. M.Solly Lubis, ternyata kita masih bertarung mencari format konstitusionalisme Indonesia.

Sekalipun Presiden SBY sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang lahir dari produk pemilu yang legitimated, namun dalam realitasnya, komposisi kabinet yang bersifat “pelangi” ditambah lagi dengan “haru-birunya” langgam politik parlemen yang terkesan “multi wajah” berimplikasi pada tatanan kebijakan nasional. Kekuatan politik parlemen dan sindroma politik di tubuh pemerintahan semakin “menjerat” kekuatan kepentingan nasional kita. Akibatnya, kondolidasi politik nasional hanya mampu digagas pada level seremonial, belum pada reproduksi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam semangat kemandirian dan kemartabatan. Tidak hanya itu, hadirnya pemerintahan daerah pasca UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan warna tersendiri bagi arah kebijakan pusat di daerah, termasuk problematika laten dalam relasi fungsional dan kepentingan di antara keduanya.

Jelas bahwa secara normatif, kita sadar dengan kelemahan fundamental yang kita miliki. Kita juga sadar bahwa hal itu telah menyita perhatian dan enerji bangsa. Namun kita belum sadar bahwa seluruh anak bangsa patut mengintrospeksi diri. Ada geliat kebebasan yang tinggi di tengah iklim kesadaran akan HAM. Namun di balik itu, kita acapkali mengabaikan dimensi kewajiban asasi manusia (KAM) yang juga pada hakikatnya meretas kecongkakan dan kedangkalan akhlak anak bangsa. Perilaku koruptif semakin mengkhawatirkan kita, meminjam istilah Prof. Amien Rais state-captured corruption atau state-hijacked corruption. Prof. Amien Rais menegaskan ada enam rujukan dasar kekuatan nasional yang memungkinkan kita bisa bangkit dalam kemandirian dan kemartabatan dalam payung konsolidasi kekuatan nasional.

Yang patut menjadi perhatian kita adalah bukan pada ketidakmampuan kita untuk menjadi bangsa yang besar dan setara dengan negara-negara lainnya, namun sebenarnya kitalah yang tidak memiliki kemauan untuk itu. Maka, buku yang ditulis Prof. Amien Rais patut menjadi refleksi kehidupan berbangsa sekalipun dalam banyak hal kita harus mengingatkan beliau, sebagai tokoh reformasi nasional, untuk terus berkontribusi, mengukir tinta emas reformasi yang mampu memberikan keajegan dan keseimbangan tatanan kehidupan nasional yang mandiri dan bermartabat. Buku ini sangat berani, tegas, lugas dan bernilai bagi penguatan identitas nasional Indonesia.

Buku ini juga berhasil menegaskan pentingnya penguatan pendidikan nasional sebagai subsistem nasional yang patut diberikan ruang aktualisasi yang besar dalam menginternalisasi nilai-nilai keadaban dan keluhuran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai kaum intelektual, maka dunia perguruan tinggi harus benar-benar memerankan dirinya untuk tidak terjebak dalam kepentingan sesaat. Akhirnya, pada halaman 136-137, Prof Amien Rais, menegaskan harapannya kepada kaum intelektual untuk terus berjibaku merubah iklim politik yang condong pada dirty business menjadi meaningful and useful business. Oleh karena itu, maka patut kita jadikan pegangan bahwa tugas pokok kaum intelektual adalah memegang tingg-tinggi cermin yang jernih, kritis dan obyektif di depan para penguasa yang biasanya dilingkari dengan pendukung-pendukung yang “menjilat.”©Semoga Bermanfaat.

Ichwam Azhari: BEBERAPA CATATAN DARI PERSPEKTIF SEJARAH DAN ANTROPOLOGI

1. Sejarah Berlanjut

Amien menulis bab 1 bukunya dengan judul „Sejarah Berulang“ yang mensimplikasikan dan menarik garis sederhana bahwa apa yang berlangsung di Indonesia saat ini merupakan ulangan semata dari yang terjadi sejak zaman VOC. Uraian ini bagi saya sangat menarik karena jarang ada analis yang memiliki kepekaan historis, menghubungkan akar-akar di masa lalu dengan kelanjutannya di masa kini. Akan tetapi sayang sekali sumber-sumber sejarah yang digunakan Amien sangat miskin dan tendensius menggambarkan semata kehebatan VOC dan keberhasilan eksploitasi ekonomi dan politiknya di Indonesia. Seandainya Amien berkesempatan mempelajari studi-studi sejarah periode ini yang ditulis Furnivall, Ricklefs bahkan sumber-sumber Jawa yang luar biasa banyaknya, maka analisa dan kesimpulan yang ditarik Amien tentang hubungan politik , ekonomi dan kekuasaan VOC dengan raja-raja Jawa akan lebih menarik.

Dalam kajian sejarah mutakhir tentang VOC di Indonesia keadaan VOC berhadapan dengan intrik-intrik kekuasaan politisi Jawa tidaklah sehebat yang digambarkan sumber-sumber Amien dalam bab 1 bukunya. Selama 80 tahun awal keberadaannya di Jawa, VOC masuk dalam jebakan menghadapi ruwetnya kekuasaan raja-raja Jawa yang saling baku hantam, sulit dipercaya, berkhianat, penuh intrik di kraton, melakukan aliansi-aliansi longgar yang kemudian bubar, membuat kesepakatan-kesepakatan tertulis yang kemudian tidak dijalankan, memberontak, menolak adanya satu matahari kekuasaan, membuat kerusuhan, elit-elit politik yang bermuka dua serta sultan-sultan yang lemah dan peragu. VOC sangat lelah dan sangat tidak stabil berhadapan dengan segala intrik politik penguasa Jawa. Dipihak lain VOC berhadapan dengan perang dan persaingan dengan kekuatan-kekuatan dagang Eropa lainnya seperti Inggris, Spanyol, Portugis dan dari dalam digerogoti koruptor, salah urus perusahaan dan bercokolnya banyak pemabuk dan orang-orang tidak profesional yang menjadi jalan bersama menuju kebangkrutan dan pembubaran VOC.

Yang menarik dari periode ini untuk refleksi Indonesia masa kini adalah bahwa koorporat asing (seandainya istilah ini cocok) yang masuk ke Indonesia saat ini jauh lebih dahsyat dari segi kekuatan, profesionalisme, jaringan global dibanding VOC, tapi elit politik Indonesia yang berkuasa menyerupai apa yang berlangsung di berbagai pusat pertikaian politik Jawa sejak awal abad 17. Jika dulu ada pada institusi kraton dan raja-raja, mungkin sekarang ada pada partai, istana, institusi militer, konglomerat, birokrat dari pusat sampai daerah. Ini lebih cocok sebagai sejarah yang berlanjut.

Sisi lain yang perlu dikoreksi dari telaah sejarah Amien adalah terobsesinya dia pada seakan-akan pernah adanya kebesaran masa lalu Indonesia melalui hegemoni Majapahit dan Sriwijaya. Satu obsesi yang merupakan kelanjutan dari obsesi Yamin dan Soekarno dalam merumuskan Indonesia Raya. Padahal refleksi sejarah itu sudah lama dikalangan sejarahwan dianggap sebagai refleksi yang sesat karena kejayaan seperti diimajinasikan itu tidak pernah ada dalam sejarah. Indonesia sebagai sebuah konstruksi negara dan bangsa baru ada pada awal abad 20 dan bukan merupakan warisan dari nenek moyang entah sejak jaman kapan.

2. Bukan Inlander tapi Budaya Politik Jawa

Mental inlander yang terdapat pada para pemimpin politik Indonesia saat ini yang sering disebut-sebut Amien Rais memperlihatkan kurangnya pemahaman penulis tentang dinamika sejarah dan budaya Indonesia. Mental inlander menurut Amien berasal dari masa penjajahan yang menunjuk pada sifat merendah bangsa kita pada Belanda dan mengagung-agungkan bangsa asing (Barat). Bagaimana mungkin mentalitas pada masa penjajahan Belanda itu bisa melompat ke pemimpin masa kini sementara mereka tidak pernah mengalami kehidupan politik pada periode Belanda tersebut?

Di pihak lain para pemimpin politik yang hidup dan mengalami periode inlander itu, seperti misalnya generasi Tan Malaka atau Soekarno Hatta, justru tidak memperlihatkan mental inlander. Mereka telah berhasil mematahkan mental inlander itu pada saat seharausnya mental itu mempengaruhi generasi mereka. Generasi Soekarno Hatta yang dicitrakan positif dalam banyak bagian buku Amien adalah generasi yang tidak masuk dalam kategori inlander, sulit dipahami logika sejarahnya, jika generasi sesudah mereka kerasukan sifat inlander yang tidak mereka kenal dan sama sekali tidak diwariskan generasi sebelumnya.

Oleh karena itu secara historis dan secara kultural sifat-sifat negative para pemimpin yang disebut Amien inlander itu harus dicari padanan yang tepat dan asal usul dari mana sifat itu meresap ke kalangan politisi dan birokrat Indonesia. Saya mencurigai sifat-sifat itu bukan dibawa dari periode jaman penjajahan Belanda, (yang telah berhasil dipatahkan generasi Soekarno-Hatta), tapi justru dari periode pasca pemerintahan Soekarno, yakni pada masa era kekuasaan Soeharto yang sangat bersifat Jawa dan feodalistik.

Budaya Jawa pedalaman yang selama 30 tahun berkuasa secara hegemonik dalam seluruh urat saraf birokrat, politisi dan system politik Indonesia sampai saat ini, merupakan jalan buntu yang menyulitkan bangsa ini keluar dari benang kusut yang dirisaukan oleh Amien dalam bukunya. Sayang sekali mentalitas birokrat dan politisi yang bermental jawanisme ini tidak banyak disorot dan diakui dalam buku Amien. Padahal di UGM cukup banyak antropolog dan budayawan dan juga cukup banyak literature antropologi yang bisa memberi kontribusi kepada Amien terhadap tema ini. Seandainya Amien menelaah ini dengan cermat, saya yakin dia akan memberikan telaah yang jauh lebih bagus dari pada sekedar melemparnya ke keranjang sampah inlander era kolonial, padahal yang sebenarnya terjadi adalah periode pascakolonial yang sarat dengan budaya politik Jawa.

Menganalisa periode merasuknya budaya Jawa dalam perilaku politisi dan birokrat Indonesia tidak harus memberi citra buruk terhadap semua orang Jawa. Dalam kajian antropologi Jawa itu tidak homogen. Ada Jawa pesisir yang lebih egaliter misalnya. Amien Rais dan Juga Gus Dur bukanlah tipe Jawa pedalaman sebagaimana budaya yang dikembangkan Soeharto dalam kehidupan politik Indonesia selama puluhan tahun. Sementara itu tidak sedikit politisi dari luar Jawa yang sudah menjadi Jawa karena keberhasilan Soeharto melakukan jawanisasi budaya politik Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu sikap oposisi yang terbuka terhadap budaya politik Jawa yang sampai sekarang masih dominan, dan oposisi yang paling efektiv adalah yang dilakukan oleh orang Jawa sendiri.

3. Bukan Tokoh tapi Perombakan Sistem dan Landasan Budaya

Amien selalu menyebut bahwa agenda mendesak bangsa Indonesia adalah munculnya kepemimpinan baru yang segera dapat memperbaiki keadaan yang disebutkan dalam bukunya. Mahatir Muhammad bahkan Ahmadinejad adalah tokoh yang disebut luar biasa dan terkesan bahwa Indonesia akan segera bisa keluar dari keterpurukan jika pemimpin seperti ini bisa muncul di Indonesia dalam waktu dekat. Pandangan seperti ini memperlihatkan syndrome ratu adil, yakni keadaan yang amburadul dan hancur-hancuran sekarang ini akan segera bisa diakhiri jika sang ratu adil datang.

Alkisah, sepuluh tahun yang lalu, sewaktu gelombang reformasi dianggap berhasil menumbangkan Soeharto, orang menganggap inilah era tampilnya kepemimpinan baru yang akan membawa Indonesia keluar dari kehancuran. Ada empat orang pemimpin yang dielu-elukan waktu itu, Amien Rais, Megawati, Gus Dur dan Sultan Hamengkubuwono X. Dua dari empat orang itu kelak pernah bergantian menjadi presiden. Amien Rais pun menduduki posisi sangat strategis sebagai ketua parlemen. Tapi kenapa sang pemimpin tak juga bisa membawa Indonesia keluar dari kemelut bahkan mewariskan kondisi Indonesia seperti sekarang yang diuraikan dalam buku Amien ini ?

Dilihat dari perspektif antropologi, ada yang luput dari pandangan banyak pemimpin dan orang-orang terdidik selama ini. Selalu dianggap bahwa perubahan segampang membalik telapak tangan. Munculnya pemimpin yang kuat dan flamboyan dianggap sudah cukup sebagai instrumen satu-satunya untuk segera mengakhiri kekacaubalauan. Padahal yang lebih mendasar dilakukan adalah kehadiran pemimpin yang segera melakukan perombakan sistem dan perubahan landasan budaya. Sistem dan landasan budaya yang ingin dirubah itu adalah sesuatu yang sudah berlangsung lama, sehingga diperlukan juga waktu untuk merubahnya.

Misalnya, tanpa perombakan sistem dan landasan budaya, bisakah orang sekaliber Mahatir atau Ahmadinejad menjadi presiden Indonesia dan membawa Indonesia seperti Malaysia dan Iran ? Bukankah mereka dalam bulan-bulan pertama pemerintahannya akan penuh kompromi dengan parlemen agar tidak dijatuhkan dalam hitungan bulan ? Mereka akan disibukkan memperkuat basis dukungan partai, tutup mata atas penyelewengan, inefisiensi, asal kekuasaan dalam jangka pendek menjadi lebih stabil sampai akhir periode dan diupayakan terkonsolidasi untuk periode berikutnya. Mereka juga akan berhadapan dengan anak kandung globalisasi : gerakan etnonasionalisme, primordialisme dan konsumerisme yang rakus di dalam negeri yang rapuh.

Salah satu yang mendesak dilakukan pemimpin baru adalah melakukan reformasi melalui jalur pendidikan. Ini tidak pernah dilakukan selama ini. Hasilnya tidak seketika memang. Tapi jalur seperti itulah yang banyak dilakukan negara-negara yang sukses dan berhasil keluar dari lingkaran kemelut. Reformasi melalui jalur pendidikan merupakan investasi yang akan membawa perubahan perombakan sistem dan landasan budaya yang tangguh. Pada saat seperti itu pemimpin baru akan relatif mudah berhasil membawa Indonesia menjadi negara sejahtera.

One Trackback/Pingback

  1. By ISLAMIC CENTRE « 'nBASIS on 06 Sep 2010 at 2:38 pm

    […] sebuah acara bedah buku karya Muhammad Amien Rais “Selamatkan Indonesia” 3 tahun lalu di Medan, Muchtar Effendi Harahap menegaskan persempitan peluang bagi negara […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: