Skip navigation

Parluhutan Siregar, Ketua Fraksi Partai Amanat NAsional DPRD Sumatera Utara menegaskan bahwa selain menjadi salah satu komponen mesin pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, APBD juga menjadi salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi serta menjadi gambaran strategi dalam menanggulangi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Hal itu ditegaskannya saat memberi Pendapat Akhir Fraksinya atas pelaksanaan APBD Tahun 2009 dalam sebuah rapat paripurna di lembaga legislatif lokal itu baru-baru ini.

Beberapa catatan penting lainnya yang terungkap dalam pendapat akhir Fraksi partai reformis ini, di antaranya:

SILPA dan kinerja Pemerintahan. Persentase jumlah SILPA termasuk signifikan pada Tahun Anggaran 2009. Setelah mencermati fakta ini secara mendalam, ternyata indikasinya bukanlah karena pola kerja yang berpangkal pada prinsip penghematan, melainkan rendahnya kinerja SKPD. Oleh karena itu kata kuncinya ialah “peningkatan kinerja”.

Daya serap APBD. Menurut catatan, pada triwulan pertama ternyata penyerapan APBD Tahun Anggaran 2009 sangat rendah (jika diagregasi kurang lebih hanya di bawah 5 %) dari total alokasi anggaran untuk SKPD. Rentetannya kemudian adalah rentannya kinerja dan kualitas pertanggungjawaban, dan pada gilirannya peluang terjadinya penyimpangan karena penumpukan pekerjaan pada triwulan terakhir tidak dapat dihindari.

Bantuan Daerah Bawahan (BDB). Fakta yang ditemukan di lapangan ialah bahwa banyak proyek BDB mengandung masalah, di antaranya soal eksistensi fisik proyek dan akuntabilitas. Secara teknis SKPD amat perlu berkoordinasi dengan Kepala Daerah dan dinas teknis terkait di daerah dan dalam penentuannya seyogyanya dilakukan berbasis daerah pemilihan agar setiap anggota Dewan dari daerah pemilihan terkait dapat berkontribusi secara optimal. Sebab dalam pelaksanaan pekerjaan bukan saja diperlukan pertimbangan aspiratif masyarakat yang terjaring melalui reses anggota Dewan. Penyimpangan pemanfaatan dana BDB yang terjadi selama ini adalah bentuk pelanggaran substantif terhadap 3 asas utama, yakni asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa political will untuk melaksanakan good governance dan clean government masih jauh di luar pemikiran pemerintah (eksekutif maupun legislatif), dan ini sebuah masalah besar. Sampai kapan pun kinerja seperti itu tidak akan berhasil mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatory dan bekelanjutan, sebab secara sepihak dan dengan kewenangan-kewenangan yang amat mungkin abuse (menyimpang) pada diri aparat pemerintahan, klaim keberhasilan program pembangunan hanya akan diukur dengan cara sendiri dan dengan manipulasi data-data secara terencana. Ini amat jamak terutama di tengah iklim penegakan hukum yang amat kolaboratif terhadap penyimpangan (pidana maupun perdata).

Pupuk Bersubsidi. Di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ternyata program pupuk bersubsidi bermasalah. Variasi permasalahan ditentukan oleh tinggi rendahnya bobot pengawasan. Penyimpangan dan bahkan manipulasi pemanfaatan harus segera diakhiri dengan menindak tegas para pelaku penyimpangan agar program yang vital ini tidak gagal. Revitalisasi pembangunan pertanian yang akan menentukan kondisi keamanan pangan amat tergantung kepada masalah ini.

Pendidikan dan PSDA. Hasil kunker 11 Tim DPRD Sumatera Utara juga menunjukkan sejumlah masalah dalam program bidang pendidikan dan proyek sumber daya alam (PSDA).  menyangkut hajat hidup orang banyak.

Rapat paripurna yang membahas pelaksanaan APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 itu diselenggarakan setelah 11 Tim DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan ke daerah-daerah pemilihan untuk check on the spot. Dengan begitu perbandingan antara apa yang dilaporkan oleh Gubernur Sumatera Utara dengan apa yang mereka saksikan di lapangan menjadi jelas.

Kata Parluhutan Siregar, selain banyak hal yang bersumber dari temuan kunjungan kerja Tim DPRD Sumatera Utara yang membuktikan secara faktual bahwa kinerja pemerintahan Sumatera Utara berdasarkan pelaksanaan anggaran Tahun 2009 itu tidak konsisten dengan visi dan misi pemerintahan, masalah transparansi dan akuntabilitas masih menjadi masalah besar.

One Comment

  1. development for all, tampaknya bagus ungkapan itu. kapan akan mulai dilaksanakan?

    Pak Gerep: Itu pidato pak SBY beberapa waktu lalu mengawali kerja KIB II pak. Rasanya sudah dimulai, namun hasilnya belum memuaskan. Buktinya beberapa menteri ada yang rapornya merah. Di antara menteri yang gak disebut rapor merah juga kayaknya tak terasa juga hasil. Sabarlah dulu ya pak.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: