Skip navigation

Apa itu tukar-guling? Bahasa apa itu, tuan? Bagi rakyat jelata, ketahuilah: itu bahasa birokrasi yang akhir-akhir ini lebih lazim terdengar dari ruang mewah para “Kepala Daerah berhati anggaran”. Biasanya itu tidak berjalan sendiri, mesti ada semacam konspirasi atau kongkow-kongkow ke kanan, ke kiri dan juga ke atas.

Kasus itulah yang dipermasalahkan secara serius oleh masyarakat Pematangsiantar beberapa pekan terakhir ini. Mereka menolak sebuah kompleks pendidikan bersejarah yang terletak di inti kota itu dijual kepada pihak pengusaha yang akan mengubahnya menjadi gedung hotel, mall dan bentuk-bentuk usaha komersil lainnya. Untuk itu pengusaha mengganti dengan bangunan di tempat lain yang menurut masyarakat penuh masalah. Baik dilihat dari keberadaan bangunan gedung baru maupun dari “penyepelean” atas nilai sejarah, termasuk tranparansi transaksionalnya tentu.

Rentetan aksi pun marak, isak tangis tak terbendung mewarnai rangkaian demo yang diperkirakan belum akan berhenti. SMA Negeri 4 Pematangsiantar tidak boleh dijual. Itu tuntutan mereka.

Poster berkibar. Warga dan alumni sudah berulangkali menggelar orasi. Anak-anak itu, ya mereka sekarang belajar di atas ubin. Pengusaha sudah terlanjur memindahkan mobiler ke bangunan baru. Memilukan memang.

Atas dorongan kepiluan itulah sebagian warga masyarakat memnilai penting melanjutkan demo ke kantor Gubernur Sumut, di Jl. Diponegoro, Medan. Dari demo ini antara lain terungkap bahwa Walikota Pematang Siantar RE Siahaan dinilai telah melakukan kesewenang-wenangan. Mereka berharap Gubernur Sumut “turun tangan”.   Tetapi tak kunjung jua ada solusi. Mungkinkah harapan itu terlalu besar? Sekadar catatan, jika di DPRD Kota Pematangsiantar masalah ini selesai, tentu masyarakat tidak perlu demo ke kantor Gubernur.

Scenario

Tukar-guling itu sudah amat kerap terjadi di mana-mana. Di antaranya ada memang yang sudah menjadi urusan hukum dan pejabat terkait terjerat pidana. Tetapi jumlahnya tak seimbang dengan yang lolos.

Biasanya kasus serupa akan hilang dengan sendirinya setelah melalui tahapan pengorbanan di pihak masyarakat. Intimidasi dan bahkan tindakan-tindakan represip lazimnya akan terjadi. Lazimnya pula, para pentolan tidak akan gentar, tetapi sebagian besar pengikut akan surut apalagi jika sudah menginjak tahapan ancaman keselamatan diri. Itu modus yang kerap terjadi, sejak Orde Baru dulu.

Masyarakat pendidikan Indonesia patut bertanya. Tidakkah kasus memilukan ini patut diselesaikan oleh Gubernur Sumut sesegera mungkin? Tidakkah kasus besar seperti ini patut menjadi urusan pihak Kepolisian atau Kejaksaan? Di mana KPK “berada” saat ini? Salahkah jika dengan keadaan ini kita bertanya pemerintahan (negara) apa ini?

sumber: ‘nBASIS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: