Skip navigation

Selain menjadi salah satu komponen mesin pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, APBD juga menjadi salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi serta menjadi gambaran strategi dalam menanggulangi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

APBD Tahun Anggaran 2009 berjumlah Rp 3.896.535.918.353 (tiga triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah). Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimaksud ditargetkan penerimaan sebesar Rp 2.108.262.616.180,- yang bersumber dari (1) Pajak Daerah (2) Retribusi Daerah, (3) Bagian Laba BUMD dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang hingga akhir tahun anggaran 2009 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar Rp 2.033.121.958.175,76 (dua triliun tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen) atau sebesar 96,44 %.

Fakta perilaku penganggaran ini menunjukkan bahwa Belanja Pegawai relatif paling tinggi dibandingkan jenis belanja yang lain. Meskipun komposisi antara Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, dan modal relatif berimbang, namun terlihat perbedaan trend yang signifikan di antara ketiga jenis belanja tersebut. Persentase Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa terhadap total Belanja mengalami trend kenaikan, demikian juga dengan Belanja Bagi hasil dan Bantuan Keuangan. Sementara, porsi Belanja Modal terhadap total Belanja mengalami kecenderungan turun terus menerus.

Pada Tahun Anggaran 2009 Alokasi Belanja Langsung adalah sebesar Rp 1.598.694.744.396,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) atau hanya sebesar 41,02 %. Sedangkan Alokasi untuk keperluan Belanja Tidak Langsung porsinya lebih besar, yakni Rp 2.297.841.173.957,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 59,98 %.

Pemandangan umum yang disampaikan oleh Anggota Dewan atas nama Fraksi di DPRD Sumatera Utara dan  temuan 11 Tim Kunjungan Kerja DPRD Sumatera Utara beberapa waktu lalu menunjukkan beberapa hal serius dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 di Sumatera Utara, di antaranya:

Kinerja pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang tercermin dari laporan pertanggungjawabana pelaksanaan APBD Tahun 2009 tidak mencerminkan adanya usaha untuk memajukan masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemerintahan. Dilihat secara makro, kinerja pemerintahan provinsi Sumatera Utara tidak mencerminkan daya dukung untuk mensukseskan cita-cita pembangunan nasional, terutama dengan pengabaian yang nyata atas prinsip development for all.

Sebagai conoth, untuk Urusan wajib pendidikan fakta yang mengkhawatirkan ialah belum adanya koorelasi positif antara kenaikan anggaran dengan mutu proses dan hasil interaksi pendidikan. Hal ini disebabkan kegagalan memahami makna interaksi pendidikan dan birokrasi pemerintahan yang terlalu mementingkan formalitas ketimbang substansi. Memang angka-angka kemajuan yang diajukan oleh Saudara Gubernur menunjukkan trend menggembirakan. Namun angka-angka statistik itu amat berbeda dengan relatisa kehidupan sehari-hari, dimana aksesibilitas pendidikan untuk semua belum menunjukkan perubahan, interaksi belajar-mengajar masih belum meningkat dan mutu lulusan belum menggembirakan. Akan sangat mencemaskan pula jika dihubungkan dengan perbedaan aksesibilitas antara kota dan desa, begitu juga antara wilayah Barat dan Timur.

Urusan wajib kesehatan tidak jauh berbeda. Beberapa indikator menyangkut pelaksanaan urusan kesehatan yang oleh Saudara Gubernur dilaporkan memiliki tren peningkatan dari waktu ke waktu, yang sekaligus mempersepsikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, antara lain ditunjukkan dengan penurunan angka kematian bayi, kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi, angka harapan hidup, prevalensi gizi kurang dan gizi buruk. Namun laporan media selalu menunjukkan perbedaan dengan apa yang didapatkan dari Laporan Saudara Gubernur.

Urusan wajib Pekerjaan Umum yang kebanyakan memiliki kedudukan sebagai trigger perubahan sosial ekonomi masyarakat secara luas dilaporkan mengalami kemajuan pesat. Hakl itu meliputi penanganan infrastruktur jalan dan sumber daya air. Juga dikemaukakan kondisi aktual jalan provinsi dalam kriteria baik 35 %, sedang 38,71 % rusak sebesar 26,29 %. Permasalahan kita saat ini bukan saja terletak pada perbaikan jalan dan jembatan yang ada, melainkan pengadaan jalan dan jembatan baru untuk menhilangklan isolasi pembangunan yang menyebabkan disparitas pembangunan dan kemajuan sosial. Juga ketika berbicara tentang penanganan dan pengelolaan daerah irigasi dan rawa, permasalahan kta saat ini ialah bagaimana menanggulangi kelangkaan pasokan air untuk daerah pertanian akibat krisis lingkungan yang menyebabkan kekeringan sumber-sumber air. Ketahanan pangan selalu tidak dapat dilepaskan dari persoalan infrastruktur pertanian ini, begitupun sumber-sumber perubahan yang bersifat intervensi teknologi dan ilmu.

Urusan wajib penanaman modal pembangunan adalah upaya yang dilakukan oleh semua stakeholders untuk meningkatkan perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, dengan harapan kita akan mampu memperluas kesempatan kerja. Permasalahan yang menonjol dalam bidang ini ialah alokasi system sumber yang lebih mengasumsikan perlakuan diskriminatif di antara sector yang menyebabkan ketimpangan berkelanjutan. Pola investasi perlu dirubah secara radikal dengan mempertimbangan komponen pembentuk produk domestik regional bruto (PDRB).

Urusan wajib koperasi dan usaha kecil  menengah. Terlepas dari data progress yang dikemukakan  terutama untuk pengembangan kuantitaif koperasi, begitupun  usaha kecil dan menengah, namun dalam rangka percepatan perwujudan ekonomi kerakyatan mengalami masih jauh dari harapan.

Urusan wajib ketenagakerjaan belum beranjak dari masalah klasik menanggulangi pertumbuhan pengangguran yang tidak dapat diantisipasi oleh perilaku investasi mengingtat iklim dunia usaha yang belum membaik. Selain iklim global di antaranya relokasi industri oleh investor-investor besar dunia, juga karena aturan dasar yang digariskan oleh asas-asas globalisasi, juga disebabkan oleh iklim investasi yang belum didukung oleh perilaku pemerintahan. Keluhan dunia usaha

Urusan ketahanan pangan. Inilah urusan yang akan mempertentangkan fakta-fakta lapangan dengan obsesi perwujudan “masyarakat tidak lapar”. Memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, ketidak-pastian pola tanam, rendahnya adaptasi teknologi, gangguan ketidak-menentuan iklim yang tidak bersahabat, bencana banjir, hama dan lain-lain, adalah fakta-fakta ancaman atas keberkelanjutan Swasembada pangan dengan ketersediaan pangan.

Untuk Urusan-urusan  pilihan yang terdiri dari (1) Urusan Perikanan dan Kelautan (2) Urusan Pilihan Pertanian, dan (3) Urusan Perindustrian, terdapat kemenduaan yang sudah berlangsung lama. Potensi besar yang ditelantarkan dengan indikasi alokasi budget eksploitasi dan ketidak-becusan pengelolaan. Politik ekonomi untuk pengembangan perikanan dan kelautan selalu menyisakan pertanyaan “siapa yang menikmati potensi besar itu di tengah kemelaratan nelayan tradisonal”. Asosiasi-asosiasi seperti HNSI nyata-nyata tidak pernah melalukan revitalisasi yang nyata. Begitu pun perindustrian, begitu jauh dari statemen-statemen resmi yang menyatakan pertumbuhan industri yang menopang pertanian dengan keniscayaan pertumbuhan agroindustri.

Catatan Tentang Pengawasan dan Partisipasi Sosial Masyarakat

Dewasa ini pengawasan internal pemerintah di Indonesia merupakan yang terumit di dunia dan terdiri dari empat lapis, yakni: BPKP, Inpektorat, Bawasda Provinsi dan Bawasda Kabupaten/Kota. Keempat pengawas internal pemerintah itu, terutama BPKP, memiliki jumlah sumber daya manusia, jaringan kantor, peralatan maupun anggaran yang jauh lebih besar daripada BPK-RI. Seharusnya BPKP itu dapat digunakan oleh pemerintah untuk membangun sistem akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan negara serta mengatasi kelangkaan tenaga akuntan pada instansi teknis dan Bawasda agar dapat mengimplementasikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dari segi teknis, setidaknya ada delapan kelemahan sistem pengendalian internal keuangan negara yang ditemukan begitu sempurna pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 di antaranya masih perlunya perbaikan mendasar tentang sistem akuntansi keuangan, sinkronisasi sistem antar instansi, implementasikan sistem perbendaharaan tunggal agar uang negara tidak lagi tersebar di berbagai rekening, termasuk rekening individu pejabat, inventarisasi aset negara, transparansi dan akuntabilitas, penertiban dasar pemungutan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan lain-lain.

Sukar dibantah bahwa temuan 11 Tim Kunjungan Kerja terkait fakta administrasi Pelaksanaan Anggaran berposisi adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional BUMD. Meskipun penyimpangan tersebut amat potensil mengakibatkan kerugian negara, namun saat ini masih bersifat asumtif yang barang tentu memerlukan tindak-lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan itu amat diperlukan meski selama ini hanya indah dalam wacana. Dengan mengabaikannya pemerintah telah sengaja mendesign pembangunan tanpa bersintuhan langsung dengan akselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat,  menjauhkan masyarakat dari rasa ikut memiliki pemerintahan dan negara, menutup akuntabilitas dan wacana pencapaian kepentingan umum, menutup diri dari aspirasi masyarakat luas, dan amat potensil membonsai wahana agregasi kepentingan dan mobilisasi dana.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: